MULYO SUNYOTO
Matinya Penumpang
Kompas, Jumat, 3 Desember 2010

Sebuah bus pengangkutan umum berjalan perlahan keluar dari Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Di belakang kendaraan itu, dalam jarak sepelempar, seseorang bergegas mengejar bus. Sopir tak menghentikan kendaraannya. Kenek melihat gelagat orang itu lewat kaca spion. Kepada sopir, sang kenek berteriak, ”Ada sewa, ada sewa.”

Sewa, bukan penumpang. Sopir dan kenek kendaraan pengangkutan umum di Jakarta seolah tabu menggunakan kata penumpang menyebut 'orang yang naik kendaraan umum'. Sejak kapan dan mengapa para awak kendaraan umum di Jakarta memilih sewa dan menampik penumpang? Saya tak tahu. Yang pasti, di Sumatera Utara hal itu kaprah belaka.

Namun, saya punya hipotesis mengapa mereka menyingkirkan penumpang dari perbendaharaan bahasa mereka. Di tahun 1980 saya pertama kali menginjak Jakarta. Dua hari saya berpelesir di atas bus kota, yang saat itu populer sebagai bus PPD. Maksudnya, Perusahaan Pengangkutan Djakarta. Dengan tarif Rp 50 sekali naik, sepanjang perjalanan Cililitan-Lapangan Banteng saya manjakan mata mengamat-amati lanskap ibu kota. Hari kedua saya melanglang di atas roda PPD dengan rute lain.

Sebagai pelajar SMA di kota kecil, 1.000 kilometer dari arah timur Jakarta, saya terperangah bukan oleh pemandangan di luar, tapi kejadian di dalam bus! Beberapa kali peristiwa itu berlangsung. Anak-anak SMA menghentikan bus. Mereka naik. Kondektur minta ongkos. Dengan nada datar mereka membalas, ”Numpang, Bang.” Yang disapa Bang melengos dengan muka kecut. Dalam sehari, sepekan, sebulan, setahun, berapa kali para kondektur mendengar kosakata yang masam ini? Itu sebabnya mereka membalas dendam: tak sudi mengucapkan kata itu beserta turunannya. Mampuslah kau penumpang!

Meski bukan linguis, mereka jitu tatkala menemukan sewa sebagai alternatif. Maksud mereka tentulah penyewa. Urusan keringkasan dengan melesapkan awalan, buat mereka, lebih utama ketimbang formalisme linguistik, yang memilah kata dalam kelas-kelas. Bukankah rampok sudah halal dipadankan dengan perampok, meski rompak terasa haram disepantarkan dengan perompak?

Kamus-kamus memaknai sewa sebagai 'pemakaian sesuatu dengan membayar uang'. Frasa kuncinya: membayar dengan uang. Itu berlainan arti dengan tumpang yang menurunkan (me)numpang dan penumpang. Makna tumpang: 'turut, ikut serta, membonceng'. Lazimnya orang yang turut, ikut serta, atau membonceng tak diwajibkan membayar dengan uang.

Kini perkara sewa beralih ke pundak pekamus. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV Pusat Bahasa dan Tesaurus Bahasa Indonesia Eko Endarmoko belum menambahkan arti sewa sebagaimana dimaksud para penggunanya. Kalau jumlah kendaraan pengangkutan umum di Jakarta ratusan ribu, sedikitnya ada lebih dari angka itu pengucap kosakata sewa. Sopir, kenek, calo, timer (nah, mereka menciptakan satu lagi makna baru untuk alat pengukur waktu) di ibu kota pastilah pernah mengucapkan sewa untuk arti yang Inggrisnya adalah passenger.

Penggusur penumpang tampaknya tak cuma awak kendaraan umum darat, pramugari maskapai penerbangan swata pun menyapa ”bapak dan ibu terhormat” alih-alih ”penumpang terhormat” saat hendak memeragakan penggunaan perlengkapan keselamatan sebelum pesawat tinggal landas. Bagaimana dengan awak kapal laut? Cepat atau lambat mereka pun sepakat menolak kehadiran penumpang yang hanya bikin perusahaan merugi kalau bukan bangkrut. Penumpang akhirnya terkubur setelah disingkirkan dari matra darat, udara, dan laut. RIP for penumpang.

Mulyo Sunyoto Magister dalam Linguistik

SAMSUDIN BERLIAN
Bahasa dan Iklan yang Menyesatkan
Kompas, Jumat, 19 November 2010

Iklan tentulah bagus untuk menekan harga serta memulai dan memperbesar usaha. Masalah muncul ketika bahasa iklan tidak lagi sekadar memperkenalkan atau memuji-muji barang dan jasa pengiklan. Ada beragam taktik yang banyak dipakai sekarang untuk menyesatkan pelanggan sehingga membeli barang atau jasa yang tidak sesuai dengan harapannya.

Obral dengan ungkapan up to atau sampai adalah salah satu yang paling umum dijumpai. Diskon up to 70% biasanya berarti bahwa dari 10.000 barang yang ditawarkan, ada 10 yang harganya dipotong 70 persen, 9.990 lagi dipotong kurang dari itu atau tidak sama sekali. Dalam banyak kasus, harga asli pun sudah lebih dahulu dinaikkan sebelum rabat. Ada lagi diskon 50%+20%. Pelanggan yang mengerti aturan penulisan dalam matematika maupun fisika untuk penjumlahan akan mengira ini 70%. Namun, yang dimaksud rupanya adalah 60%, yakni 50% ditambah dengan 20% dari 50%.

Begitu pula sambungan internet up to 1 Mbps—satu juta bit per detik—berarti kadang-kadang kecepatan unduh pelanggan akan mencapai angka itu, tetapi biasanya hanya separuhnya atau bahkan kurang. Apabila pelanggan mengeluhkannya, penyedia ISP selalu beralasan bahwa penyebab kelambatan itu ada di luar kekuasaannya atau kemungkinan besar masalahnya ada pada komputer atau kabel di dalam rumah pelanggan sendiri!

Pembuat perangkat komputer juga sering mencampuradukkan standar dunia komputer (biner atau basis-2) dengan standar metrik (desimal atau basis-10) yang berbeda. Misalnya, kalau Anda membeli cakram keras yang diiklankan sebesar 1 gigabyte (GB), yang Anda dapat biasanya bukan yang seharusnya 1.073.741.824 bytes (B), melainkan 1.000.000.000 B saja. Itulah sebabnya komputer Anda akan menunjukkan, kapasitas cakram keras itu hanya 0,93 GB, kurang 7 persen dari yang diiklankan!

Ada pula biaya tersembunyi atau tersamar. Banyak harga makanan restoran misalnya diiklankan tanpa biaya pajak dan tip wajib, service charge. Operator telepon genggam pandai beriklan tentang harga murah pulsanya, tetapi boleh dikata tidak ada yang menyatakan bahwa harga terendah biaya pemakaian telepon dibatasi oleh masa berlaku pulsa aktif. Apabila harga pulsa senilai Rp 10.000 berlaku selama dua minggu, paling tidak Anda tetap harus mengeluarkan uang sebesar itu setiap dua minggu, sekalipun operator menetapkan biaya panggil dan SMS Rp0!

Barang kemasan pun bisa dipakai untuk menipu. Isi semut kotak gajah. Belum lagi tawaran menggiurkan dengan ”syarat dan ketentuan berlaku” dan jangan lupa, hadiah menawan ”selama persediaan masih ada”.

Dalam banyak kasus, iklan menyesatkan tidak bisa dibuktikan. Namun, iklan berdampak menyesatkan karena memanfaatkan psikologi atau budaya pelanggan itu sehingga ia mengambil kesimpulan yang keliru, tetapi sesuai dengan kehendak pengiklan. Di sinilah peran perlindungan dari lembaga konsumen, DPR, dan pemerintah sangat diperlukan. Yang ini tak perlu studi banding sebab studi banding menyesatkan juga: ”jalan-jalan ke luar negeri dengan uang negara”.

SAMSUDIN BERLIAN Pemerhati Makna Kata